Jakarta — Adidaya Institute menegaskan Presiden Prabowo menggunakan pendekatan kerangka kerja Big Bang dan Big Push dalam mengatasi problem kemiskinan di Indonesia. Di mana Presiden Prabowo mengambil jalan cepat dan strategis untuk memecahkan problem kemiskinan mendasar dengan berfokus pada pembangunan manusia dan ekonomi kerakyatan.
Pendekatan ini dahulu diperkenalkan oleh seorang pakar ekonomi pembangunan bernama Jeffrey Sachs. Walaupun demikian, menurut Adidaya Institute, dasar pijakan kebijakan pembangunan di era pemerintahan Prabowo tetaplah mengacu pada konstitusi UUD 1945.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan strategi kebijakan yang dapat dibaca sebagai big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi. Artinya, negara bergerak cepat, serentak, dan berskala nasional untuk memecahkan masalah mendasar bangsa—namun tetap fokus pada investasi pembangunan manusia dan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek satuan,” ucap Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo dalam dialog media yang berlangsung Selasa (10/2).
Bram menjelaskan Presiden Prabowo memiliki sejumlah program prioritas yang sebenarnya didesain untuk mengatasi kemiskinan secara terintegrasi dan komprehensif. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan, menurutnya, merupakan paket terintegrasi yang menyelesaikan seluruh aspek kemiskinan mendasar.
“Tujuh program prioritas yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan bukanlah “tumpukan program terpisah”. Ini adalah paket terintegrasi yang menargetkan simpul kemiskinan multidimensi sekaligus: gizi, kesehatan, pendidikan, aset rumah, akses pasar desa, rantai pasok pangan, dan produktivitas pesisir dapat diatasi dengan baik,” jelas dia.
Bagi Adidaya Institute, kerangka kerja ini sejalan dengan evolusi pemikiran ekonom Jeffrey Sachs via strategi ’reform cepat’ yang dulu dikenal sebagai big bang lalu berkembang menjadi big push era pembangunan berkelanjutan (SDGs). Di mana terjadi lompatan investasi terkoordinasi di human capital, sistem layanan publik, dan ekonomi lokal untuk memutus ’perangkap kemiskinan’.
Dengan kata lain, ungkap Bram, pendekatan Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai big bang gaya eksekusi yang membawa big push gaya isi kebijakan. Di tangan Presiden Prabowo, negara muncul dan hadir sangat kuat sebagai perencana, koordinator, dan investor layanan-layanan dasar.
”Seluruh program prioritas tersebut juga memenuhi tiga kriteria kerangka kerja Big Bang Reform. Pertama, program dilakukan secara massif (nasional). Kedua, dilaksanakan dengan cepat (speed). Dan yang terakhir, tidak bisa dihentikan atau irreversible,” sambungnya.
Namun demikian, skala besar kebijakan Presiden selalu membawa konsekuensi kesiapan dan kinerja mesin birokrasi negara. Sebab, menurut Bram, program sebesar ini hidup-mati bukan di ruang seremoni, melainkan di kantor dinas, sekolah, puskesmas, dapur layanan, pengadaan, gudang, cold storage, koperasi, hingga unit lapangan pesisir.
Karena itu, ungkapnya, bila publik ingin mendukung keberhasilan program pro-rakyat ini, pengawasan harus diarahkan pada kualitas eksekusi, bukan sekadar ramai di ruang perdebatan politik. “Big push tidak bisa ditopang oleh menteri saja. Jika yang macet adalah eksekusi, maka yang harus dibenahi adalah ekosistem pelaksanaannya—Menteri dan birokrasi sekaligus,” tegas dia.
Meskipun demikian, bagi Adidaya, evaluasi yang sehat bukan hanya soal reshuffle kabinet, melainkan juga reshuffle eksekusi. Yaitu perbaikan rantai komando, standar layanan minimum nasional, satu data, transparansi biaya satuan, penguatan SDM garis depan, serta audit dan respons keluhan yang cepat.
Adidaya pun menawarkan mekanisme kepada publik untuk mengawal program prioritas Presiden Prabowo ini. Mekanismenya disebut Rapor Negara (Rapor Birokrasi) dengan enam (6) indikator sederhana, yaitu: Komando & koordinasi lintas instansi, standar minimum layanan, Satu data & dashboard publik, Pengadaan–logistik–biaya satuan, Kesiapan SDM garis depan dan Pengawasan & respons keluhan.
“Dengan kerangka Rapor Negara, dukungan publik menjadi dukungan yang cerdas: mendukung arah program, menuntut mutu pelaksanaan, dan memastikan lompatan kebijakan benar-benar menghasilkan dampak. Sebab perbedaan antara “big push yang berhasil” dan “big push yang mengecewakan” selalu sama: disiplin eksekusi dan kualitas birokrasi,” tutur dia.
Meski demikian, Bram tetap menekankan aspek masukan dari masyarakat atau feedback loop untuk menyempurnakan strategi kebijakan big bang dan big push ini. Pasalnya feedback loop ini memang menjadi keniscayaan dalam kerangka strategi Big Bang dan Big Push. Sehingga, ungkap dia, pemerintah pun dapat secara terbuka mendapat informasi yang sejelas-jelasnya dari lapangan. Dan, tentu saja bukan informasi yang bersifat Asal Bapak Senang (ABS) dan penuh rekayasa.
“Feedback loop menjadi suatu kemestian dalam kerangka ini. Sehingga segala evaluasi dapat dilakukan sambil berjalan. Dengan demikian, pemerintah perlu terbuka mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya di lapangan. Bukan Asal Bapak Senang (ABS), karena itu akan mencelakakan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Oleh karena itu, Adidaya Institute pun mendorong Presiden Prabowo dapat memilih anggota kabinet yang bukan saja memahami desain dan strategi kerja Presiden, tetapi juga memiliki kemampuan mengeksekusinya. Tujuannya, supaya para Pembantu Presiden tersebut hadir sebagai penopang dan bukan justru malah menjadi penghambat strategi Big Bang dan Big Push dalam mempercepat agenda kesejahteraan rakyat.
“Atas dasar itu pula lah, Presiden Prabowo perlu untuk memilih anggota kabinetnya yang paham strategi ini dan bisa men-delivery (mengeksekusi) arah besar (kerja) Presiden,” tutur dia.
