July 25, 2024
Mayoritas Publik Percaya Ijazah Jokowi dan Kepercayaan Publik Pada Probowo Meningkat
July 25, 2024
Mayoritas Publik Percaya Ijazah Jokowi dan Kepercayaan Publik Pada Probowo Meningkat
July 25, 2024
Mayoritas Publik Percaya Ijazah Jokowi dan Kepercayaan Publik Pada Probowo Meningkat
Menjadi pusat kajian dan pengembangan yang mendorong pemahaman mendalam tentang nasionalisme, memperkuat praktik demokrasi, serta memajukan ekonomi koperatif sebagai fondasi kesejahteraan dan keadilan sosial.
Mengembangkan penelitian dan kajian strategis mengenai dinamika nasionalisme, demokrasi, dan ekonomi koperatif untuk mendukung pembelajaran dan kebijakan publik.
Membangun ruang dialog dan kolaborasi antara akademisi, masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri dalam memperkuat nilai kebangsaan dan praktik demokrasi.
Mendorong inovasi dan implementasi model ekonomi koperatif yang berkelanjutan dan inklusif.
Menjadi katalisator perubahan sosial yang menempatkan solidaritas, partisipasi, dan pemerataan kesejahteraan sebagai nilai utama.
Memberdayakan masyarakat melalui program edukasi, pelatihan, dan diseminasi pengetahuan berbasis riset.
Politik dan Kebijakan Publik
121+
Pemberdayaan Masyarakat
121+
Ekonomi Koperasi
121+
Ekonomi Pembangunan
121+
Bramastyo B. Prastowo
Dir. Pemberdayaan Masyarakat
& Jejaringan
Rahman T. Budiarto
Dir. Pemberdayaan Masyarakat
& Jejaringan
Namira Dita R
Sekretaris Lembaga
Detik News
20 November, 2025
Survei Adidaya Institute menunjukkan dinamika public mood atas isu ijazah Jokowi, kinerja Wapres Gibran dan wacana
Business
5 min read
Sindo News
20 November, 2025
Survei Adidaya Institute menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo
Law
5 min read
CNN
March 30, 2025
Survei dengan pendekatan baru tersebut menjelaskan sebanyak 91,1 persen responden menyatakan kepercayaannya
International
5 min read
CNN
3 Desember 2025
Survey Nasional Evaluasi Program Pemerintah
Berikut daftar BUMN yang tergabung
3
Des
Tickets
Rp -
More Info
CNN
March 30, 2025
Diskusi Interaktif
Golkar wacanakan evaluasi sistem PILKADA usai Marak OTT kepala daerah oleh KPK.
Nov
Tickets
-
More Info
