Survei terbaru Adidaya Institute mengungkap persepsi positif masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama dalam aspek kebebasan berpendapat, stabilitas politik, serta arah kebijakan nasional. Paparan hasil survei tersebut disampaikan oleh Managing Director Public Policy and Politics Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, dan analis politik Arif Nurul Imam. Arif menegaskan bahwa sentimen publik terhadap kebebasan berpendapat menunjukkan angka yang tinggi, meski pemerintahan saat ini dipimpin tokoh berlatar militer. “Stigmanya, militer cenderung anti kebebasan berpendapat. Namun dalam survei ini justru terlihat 76,5 persen publik menilai kebebasan berpendapat di bawah Presiden Prabowo–Gibran masih tinggi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sikap masyarakat terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan gubernur melalui DPRD. “Terkait wacana pemilihan gubernur kembali oleh DPRD, mayoritas publik tampak tidak setuju,” kata Arif. Dalam isu dinamika kabinet, publik disebut memberikan respons positif terhadap rencana perombakan menteri.
“Reshuffle kabinet mendapatkan dukungan publik. Reshuffle yang lalu masih tipis-tipis, tampak masih dalam ruang lobi politik,” tuturnya. Menurut Arif, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo–Gibran juga menunjukkan tren kuat. “Kepemimpinan nasional masih cukup tinggi. Stabilitas politik Prabowo tercatat sekitar 73,1 persen berkat narasi kesatuan yang terus ia gaungkan,” jelasnya.
Di sektor penegakan hukum, Arif memberikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam sejumlah kasus besar. “Kasus Timah, perkebunan sawit, tambang ilegal, hingga penetapan tersangka Riza Chalid menunjukkan keberanian Prabowo dalam penegakan hukum,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini juga memberi perhatian besar pada pembangunan sumber daya manusia. “Prabowo menitikberatkan program-programnya pada peningkatan kualitas SDM,” pungkasnya. Pemaparan tersebut memberi gambaran umum mengenai persepsi masyarakat terhadap arah pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama terkait kebijakan politik, hukum, dan prioritas pembangunan nasional.
